PUBLIKAPITAL – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperketat pengawasan terhadap aktivitas financial influencer atau finfluencer melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.
Aturan finfluencer OJK ini menjadi perhatian karena menyangkut aktivitas kreator konten yang membahas saham, investasi, produk keuangan, hingga aset kripto di media sosial.
Salah satu ketentuan pentingnya adalah kewajiban memenuhi persyaratan perizinan untuk kegiatan rekomendasi investasi tertentu. Selain itu, influencer juga harus transparan mengenai komisi, sponsor, dan kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan.
Bahkan, akun atau konten yang melanggar ketentuan berpotensi mengalami pemutusan akses melalui mekanisme yang melibatkan otoritas terkait.
Namun, apakah semua influencer yang membahas saham kini wajib memiliki izin OJK? Apakah konten edukasi investasi juga bisa dianggap melanggar aturan?
Melalui artikel ini, PUBLIKAPITAL akan membahas isi regulasi, kewajiban financial influencer, risiko sanksi, serta dampaknya bagi investor dan masyarakat.
Apa Itu Aturan Finfluencer OJK dalam POJK Nomor 6 Tahun 2026?
Aturan finfluencer OJK merupakan regulasi yang mengatur perilaku pihak yang menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan sektor jasa keuangan kepada masyarakat.
Regulasi tersebut tertuang dalam POJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan ini ditetapkan pada 26 Mei 2026, mulai berlaku pada 4 Juni 2026, dan diumumkan kepada publik pada 24 Juni 2026.
Tujuan utamanya adalah meningkatkan perlindungan konsumen dari informasi keuangan yang tidak akurat, menyesatkan, atau dipengaruhi kepentingan komersial yang tidak diungkapkan.
Perkembangan media sosial membuat informasi investasi semakin mudah diakses. Sayangnya, kemudahan tersebut juga menghadirkan risiko ketika masyarakat mengikuti rekomendasi tanpa memahami potensi kerugiannya.
Karena itu, OJK menekankan pentingnya transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Siapa Saja yang Termasuk Financial Influencer?
Financial influencer atau finfluencer merupakan istilah yang umum digunakan untuk menyebut individu atau kreator konten yang menyampaikan informasi mengenai keuangan dan investasi kepada audiens.
Aktivitasnya dapat mencakup pembahasan saham, reksa dana, asuransi, pinjaman online, hingga aset keuangan digital.
Dalam konteks POJK Nomor 6 Tahun 2026, cakupan pengaturan berkaitan dengan pihak penyampai informasi sektor jasa keuangan sebagaimana didefinisikan dalam regulasi.
Artinya, tidak setiap orang yang mengunggah pendapat mengenai saham otomatis diwajibkan memiliki izin penasihat investasi.
Kewajiban yang berlaku harus dilihat berdasarkan jenis kegiatan, hubungan komersial, dan ketentuan perizinan terkait.
Tiga Aktivitas Financial Influencer yang Diatur OJK
Untuk memahami aturan finfluencer OJK, masyarakat perlu membedakan tiga aktivitas utama, yaitu edukasi keuangan, pemasaran produk, dan pemberian rekomendasi investasi.
Ketiganya memiliki karakteristik serta konsekuensi kepatuhan yang berbeda.
1. Edukasi dan Literasi Keuangan
Edukasi keuangan bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep finansial.
Contohnya adalah konten yang menjelaskan pengertian saham, cara kerja dividen, manfaat diversifikasi, atau risiko investasi.
Konten edukasi tetap harus menyampaikan informasi secara akurat dan tidak menyesatkan.
Namun, kegiatan edukasi umum tidak otomatis sama dengan layanan penasihat investasi yang mensyaratkan izin.
2. Pemasaran Produk dan Layanan Keuangan
Aktivitas pemasaran dilakukan ketika seseorang mempromosikan produk atau layanan keuangan kepada masyarakat.
Misalnya, influencer menerima pembayaran untuk memperkenalkan aplikasi investasi atau memperoleh komisi melalui tautan afiliasi.
Dalam kegiatan tersebut, hubungan komersial dan kepentingan ekonomi yang relevan harus diungkapkan sesuai ketentuan.
Tujuannya agar audiens dapat membedakan informasi independen dengan konten promosi berbayar.
3. Rekomendasi Investasi
Aktivitas rekomendasi investasi memerlukan perhatian khusus karena dapat memengaruhi keputusan finansial masyarakat.
Misalnya, seseorang secara profesional memberikan rekomendasi pembelian atau penjualan instrumen investasi tertentu.
Apabila aktivitas tersebut termasuk kegiatan penasihat investasi yang wajib berizin, pelakunya harus memenuhi ketentuan perizinan.
Penilaian tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan penggunaan kata seperti “beli” atau “jual”, melainkan harus mempertimbangkan sifat kegiatan secara keseluruhan.
Apakah Influencer Saham Wajib Memiliki Izin OJK?
Pertanyaan mengenai kewajiban izin menjadi salah satu isu terpenting dalam penerapan POJK Nomor 6 Tahun 2026.
Jawabannya, tidak semua influencer yang membahas saham otomatis wajib memiliki izin OJK.
Kewajiban perizinan bergantung pada aktivitas yang dilakukan dan apakah kegiatan tersebut termasuk layanan yang secara hukum mensyaratkan izin.
Perbedaan Edukasi Saham dan Rekomendasi Investasi
Sebagai ilustrasi, seorang kreator membuat video yang menjelaskan bagaimana membaca laporan keuangan perusahaan.
Konten tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan edukasi.
Berbeda halnya apabila seseorang menjalankan layanan rekomendasi investasi secara profesional dengan karakteristik yang memenuhi ketentuan kegiatan penasihat investasi.
Aktivitas kedua dapat menimbulkan kewajiban perizinan.
Berikut gambaran sederhananya:
| Jenis aktivitas | Contoh | Implikasi |
| Edukasi | Menjelaskan dividen saham | Menjaga akurasi informasi |
| Pemasaran | Promosi aplikasi investasi berbayar | Transparansi hubungan komersial |
| Rekomendasi | Layanan rekomendasi investasi tertentu | Memenuhi izin jika diwajibkan |
| Promosi kripto | Kampanye produk aset digital | Mengikuti ketentuan khusus |
Tabel tersebut merupakan ilustrasi umum, bukan penetapan status hukum untuk setiap aktivitas.
Kapan Finfluencer Memerlukan Izin Penasihat Investasi?
Izin diperlukan ketika kegiatan yang dijalankan memenuhi kriteria layanan penasihat investasi yang diatur dalam ketentuan pasar modal.
Oleh karena itu, kreator yang menjalankan bisnis rekomendasi investasi sebaiknya mengevaluasi model layanan, bentuk kompensasi, dan ruang lingkup aktivitasnya.
Penting dipahami bahwa mencantumkan kalimat “bukan nasihat investasi” tidak otomatis menghapus kewajiban hukum apabila kegiatan sebenarnya termasuk layanan yang harus berizin.
Finfluencer Wajib Transparan Mengenai Komisi dan Sponsor
Selain persoalan izin, aturan OJK juga menekankan transparansi kepentingan ekonomi.
Influencer yang memiliki hubungan komersial terkait informasi yang disampaikan harus mengungkapkan kepentingan tersebut sesuai ketentuan.
Kepentingan ekonomi dapat berupa pembayaran sponsor, komisi pemasaran, hubungan afiliasi, atau manfaat finansial lainnya.
Mengapa transparansi ini penting?
Karena rekomendasi yang terlihat objektif belum tentu sepenuhnya independen.
Sebagai contoh, seorang influencer mempromosikan produk investasi dan memperoleh komisi ketika pengikutnya melakukan pendaftaran.
Tanpa pengungkapan hubungan tersebut, audiens mungkin menganggap rekomendasi diberikan semata-mata berdasarkan penilaian pribadi.
Contoh Pengungkapan Konten Investasi Bersponsor
Influencer dapat menggunakan pernyataan yang jelas, misalnya:
“Konten ini merupakan kerja sama berbayar dengan perusahaan terkait. Saya menerima kompensasi atas promosi produk yang dibahas.”
Contoh tersebut bukan format resmi yang ditetapkan OJK, melainkan ilustrasi komunikasi transparan.
Pengungkapan sponsor juga tidak menggantikan kewajiban perizinan atau ketentuan lain yang mungkin berlaku.
Aturan OJK untuk Influencer Kripto dan Produk Investasi Berisiko Tinggi
Pengawasan terhadap penyampaian informasi keuangan juga mencakup aktivitas tertentu yang berkaitan dengan aset keuangan digital.
Dalam materi regulasi yang dibahas, promosi aset kripto memiliki ketentuan khusus, termasuk mengenai media promosi dan kompetensi pihak yang memberikan rekomendasi.
Ketentuan tersebut perlu dipahami oleh kreator yang aktif mempromosikan produk aset digital.
Aset kripto memiliki karakteristik risiko yang berbeda dari sejumlah instrumen keuangan konvensional.
Perubahan harga dapat terjadi secara signifikan, sementara keputusan investasi yang didasarkan pada promosi berlebihan berpotensi merugikan konsumen.
Karena itu, informasi mengenai risiko harus disampaikan secara memadai sesuai ketentuan yang berlaku.
Investor juga sebaiknya memeriksa legalitas penyedia layanan, memahami karakteristik aset, dan menghindari keputusan yang hanya didasarkan pada popularitas influencer.
Sanksi Aturan Finfluencer OJK, Apakah Akun Bisa Diblokir?
Salah satu aspek yang menarik perhatian publik adalah kemungkinan pemblokiran akun financial influencer yang melanggar ketentuan.
Berdasarkan materi POJK Nomor 6 Tahun 2026 yang dibahas, OJK memiliki mekanisme pengawasan terhadap perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan.
Tindakan pengawasan dapat mencakup pembinaan dan perintah tertulis sesuai ketentuan.
Selain itu, OJK dapat mengajukan permohonan pemutusan akses terhadap konten atau akun yang melanggar kepada kementerian yang berwenang menangani akses elektronik.
Namun, hal tersebut tidak berarti setiap pelanggaran secara otomatis mengakibatkan akun media sosial ditutup.
Bagaimana Mekanisme Pemblokiran Akun Finfluencer?
Secara umum, mekanisme penanganannya dapat digambarkan sebagai berikut:
- OJK mengidentifikasi konten atau aktivitas yang diduga melanggar ketentuan.
- OJK melakukan tindakan pengawasan sesuai karakteristik pelanggaran.
- Apabila diperlukan, OJK mengajukan permohonan pemutusan akses kepada otoritas terkait.
- Penanganan akses elektronik dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.
Untuk konten yang berkaitan dengan penipuan atau promosi aktivitas ilegal, terdapat kemungkinan penanganan tanpa pembinaan terlebih dahulu sesuai ketentuan.
Dengan demikian, influencer perlu memastikan informasi yang disampaikan tidak menyesatkan dan tidak digunakan untuk mempromosikan aktivitas keuangan ilegal.
Kapan Aturan Finfluencer OJK Berlaku dan Bagaimana Masa Transisinya?
POJK Nomor 6 Tahun 2026 mulai berlaku pada 4 Juni 2026.
Regulasi tersebut juga memberikan masa penyesuaian selama enam bulan bagi kerja sama pemasaran yang telah berjalan dan termasuk dalam cakupan ketentuan transisi.
Dengan demikian, periode penyesuaian berlangsung hingga sekitar awal Desember 2026, dengan perhitungan dan penerapan batas waktu mengikuti naskah peraturan resmi.
Masa transisi ini penting bagi perusahaan jasa keuangan dan pihak yang bekerja sama dengan influencer untuk mengevaluasi kesesuaian kegiatan pemasaran mereka.
Materi regulasi juga menjelaskan adanya pengecualian tertentu, termasuk untuk profesi yang menjalankan tugas berdasarkan kode etik dan kerangka aturan tersendiri.
Namun, cakupan pengecualian tersebut tetap harus merujuk pada ketentuan resmi, bukan hanya berdasarkan jabatan atau profesi seseorang.
Dampak Aturan Finfluencer OJK bagi Investor dan Kreator Konten
Penerapan aturan finfluencer OJK berpotensi memengaruhi ekosistem informasi keuangan digital di Indonesia.
Dampaknya tidak hanya dirasakan kreator konten, tetapi juga investor ritel dan perusahaan jasa keuangan.
Dampak bagi Investor Ritel
Bagi investor, transparansi komisi dan kewajiban penyampaian informasi yang akurat dapat membantu mereka menilai kredibilitas konten investasi.
Meski demikian, keberadaan regulasi tidak berarti seluruh rekomendasi yang beredar di media sosial pasti aman.
PUBLIKAPITAL menyarankan investor untuk memeriksa legalitas penyedia layanan, memahami risiko produk, dan tidak menjadikan rekomendasi influencer sebagai satu-satunya dasar keputusan investasi.
Waspadai pula konten yang menjanjikan keuntungan pasti atau mendesak audiens membeli instrumen tertentu tanpa penjelasan risiko.
Dampak bagi Financial Influencer
Bagi kreator konten, regulasi ini mendorong peningkatan profesionalisme dan tanggung jawab.
Influencer perlu memahami batas antara edukasi, pemasaran, dan layanan rekomendasi investasi.
Kerja sama sponsor harus dijalankan secara transparan, sementara aktivitas yang mensyaratkan izin harus memenuhi ketentuan perizinan.
Dalam jangka panjang, kepatuhan terhadap regulasi berpotensi membantu membangun kepercayaan audiens.
FAQ Seputar Aturan Finfluencer OJK 2026
Apakah Semua Influencer Saham Wajib Izin OJK?
Tidak. Kewajiban izin bergantung pada sifat kegiatan dan apakah aktivitas tersebut termasuk layanan investasi yang diwajibkan memiliki izin.
Apakah Membahas Saham di Media Sosial Dilarang?
Tidak. Edukasi dan pembahasan saham tidak otomatis dilarang. Namun, informasi harus disampaikan secara bertanggung jawab dan mematuhi ketentuan yang relevan.
Apakah Akun Instagram atau TikTok Bisa Diblokir?
Konten atau akun yang melanggar ketentuan dapat menjadi objek permohonan pemutusan akses melalui mekanisme yang berlaku. Pemblokiran bukan konsekuensi otomatis untuk semua pelanggaran.
Apakah Influencer Wajib Mengungkap Komisi?
Kepentingan ekonomi yang relevan dengan informasi atau promosi produk keuangan harus diungkapkan sesuai ketentuan.
Apakah Aturan Ini Berlaku untuk Influencer Kripto?
Aktivitas tertentu terkait promosi dan rekomendasi aset keuangan digital memiliki ketentuan khusus yang harus diperhatikan.
Aturan finfluencer OJK melalui POJK Nomor 6 Tahun 2026 menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan perlindungan konsumen di tengah berkembangnya konten investasi di media sosial.
Regulasi ini menekankan tiga aspek utama, yaitu kepatuhan terhadap persyaratan izin untuk kegiatan tertentu, keterbukaan mengenai kepentingan ekonomi, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi keuangan.
Bagi investor, aturan tersebut menjadi pengingat untuk tetap kritis terhadap setiap rekomendasi investasi.
Sementara bagi financial influencer, pemahaman regulasi merupakan bagian penting dalam membangun kredibilitas dan menjaga kepercayaan audiens.
PUBLIKAPITAL percaya bahwa literasi keuangan yang baik harus didukung informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terima kasih telah membaca pembahasan kami. Terus ikuti PUBLIKAPITAL untuk mendapatkan informasi terbaru seputar ekonomi, bisnis, investasi, dan regulasi keuangan Indonesia.
Salam finansial cerdas, PUBLIKAPITAL.